Penegakan Hukum terhadap Hak Asasi Korban dalam Pembelaan Diri Keadaan terpaksa Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 KUHP (Studi Kasus: Polsek Sunggal Medan)

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya jika muncul peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi dan bagaimana hak korban yang melakukan pembelaan diri secara terpaksa karena dalam keadaan darurat masih sering terjadi kesalah pemahaman di kalangan Masyarakat. Tugas ini dijalankannya oleh aparat dengan tujuan meminimalisirkan kejadian ini dengan patrol dijam malam agar berkurangnya kejadian yang terulang serta ditingkatkannya edukasi terkait peristiwa ini agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Penelitian ini dilatar belakangi dengan Pasal 49 ayat 1 dalam Penegakan Hukum Terhadap Hak Korban dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa. Sesampainya penelitian ini bertujuan agar diketahuinya Penegakan Hukum Terhadap Hak Korban dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa Berdasarkan dengan Pasal 49 ayat 1. Jenis penelitian pada Skipsi ini menggunakan penelitian metode pendekatan yuridis normatif, dipergunakannya untuk meneliti teori-teori, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Pada Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Korban Dalam Pembelaan Diri Keadaan Terpaksa Bersadarkan Pasal 49 ayat 1 didapatkannya temuan penegakan hukum pembelaan diri keadaan terpaksa seperti beberapa kasus yang tentu dikajikan lebih lanjut agar diketahuikannya apakah korban yang dalam keadaan terpaksa ini bersalah atau tidak agar berkesinambungan pada Pasal 49 ayat 1. Seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (“KUHP”). The results of this study indicate that there are still common misunderstandings among the public regarding the occurrence of violent thefts and the rights of victims who resort to self-defense during emergencies. This task is carried out by law enforcement officers with the aim of minimizing these incidents by conducting night patrols to reduce recurrence and increasing education regarding these incidents to prevent similar incidents from occurring again. This research is motivated by Article 49 paragraph 1 concerning Law Enforcement of Victims' Rights in Self-Defense in Forced Situations. The purpose of this study is to understand the Law Enforcement of Victims' Rights in Self-Defense in Forced Situations based on Article 49 paragraph 1. This thesis uses a normative juridical approach, which is used to examine theories, legal principles, and laws and regulations related to the research topic. In the Law Enforcement of Victims' Human Rights in Self-Defense Under Emergency Circumstances, based on Article 49 paragraph 1, findings regarding self-defense under emergency circumstances, such as several cases, are certainly subject to further investigation to determine whether the victim in the emergency situation is guilty or not, in line with Article 49 paragraph 1. A person cannot be punished for engaging in emergency self-defense to defend themselves or others or their property from unlawful attacks or threats. This is regulated in Article 49 of the Criminal Code ("KUHP").