Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama oleh Oknum PNS

Abstract

Pembahasan tentang keberadaan kepolisian sebagai suatu lembaga yang berwenang menyidik dan melakukan koordinasi terhadap sesuatu perbuatan pidana, yang dalam hal ini perbuatan pidana terebut adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS. Dan dalam pembahasan ini ruang lingkup penelitiannya dibatasi di Polda Sumut sebagai sebuah provinsi yang cukup rawan dalam hal praktek korupsi ini. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum PNS dan bagaimana pertanggung jawaban pidana PNS yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama