Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Putusan: Nomor.217/Pid.B/2021/Pn.Dum)

Abstract

Tindak pidana dianggap terjadi ketika dampak yang dilarang muncul, tanpa memperhatikan cara pelaksanaannya. Dalam konteks pembunuhan, kejahatan terjadi saat perbuatan melanggar hukum menyebabkan akibat yang dilarang, yaitu merenggut nyawa orang lain. Pertanggungjawaban pidana berfokus pada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan dibedakan menjadi pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu, yang masing-masing memiliki sanksi berbeda. Pembunuhan dengan sengaja dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun, sedangkan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu dapat dikenakan pidana mati, pidana seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, studi kasus tentang kajian hukum pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang (Studi Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Dumai), yang mengarah pada penelitian deskriptif analisis untuk memberikan data yang seakurat mungkin, dilakukan di Pengadilan Negeri Dumai. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku dapat dipertanggungjawabkan pidana karena berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani saat melakukan perbuatan, serta tidak ditemukan alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Pelaku dijatuhi hukuman penjara sembilan tahun karena dengan sengaja merampas nyawa korban. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana didasarkan pada unsur pembunuhan berencana, namun karena tidak ada bukti perencanaan tertulis, hakim memilih dakwaan alternatif pembunuhan biasa karena ada unsur kesengajaan, terbukti pelaku menutupi tubuh korban dengan kasur. A criminal offense is considered to have occurred when the prohibited consequence manifests, regardless of the manner in which it is executed. In the context of murder, a crime occurs when an unlawful act results in the prohibited outcome, which is taking someone’s life. Criminal responsibility focuses on the perpetrator of the offense. According to the Indonesian Criminal Code (KUHP), murder is categorized into intentional murder and premeditated murder, each carrying different penalties. Intentional murder may be punished with imprisonment for a maximum of 15 years, whereas premeditated murder can result in the death penalty, life imprisonment, or a maximum of 20 years of imprisonment. The research method used is empirical, with a case study focusing on criminal responsibility for actions that result in the death of another person (as outlined in Decision Number 217/Pid.B/2021/PN Dumai). This leads to a descriptive-analytical approach, aimed at providing the most accurate data possible, conducted at the Dumai District Court.Based on the research findings, the perpetrator can be held criminally responsible as they were in a sound mental and physical state when committing the act, and no justification or excuse for the action was found. The perpetrator was sentenced to nine years in prison for intentionally taking the victim’s life. The judge's consideration in imposing the criminal sanction was based on the element of premeditated murder. However, due to the absence of written evidence of prior planning, the judge opted for an alternative charge of ordinary murder, as there was clear intent, evidenced by the perpetrator's action of covering the victim’s body with a mattress.