Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn )

Abstract

Pada penelitian ini selain melihat kasus dalam Polrestabes Medan dan melihat beberapat putusan penistaan agama dari aspek kriminologi pada putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn atas nama terdakwa Rudi Simamora. Yang melakukan penistaan agama dengan menggunakan media elektronik. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi vonis 1 tahun penjara. Penistaan agama adalah bentuk perilaku yang menyimpang dan tidak dapat diterima. Tindakan seperti ini, tanpa memandang motif atau alasan di baliknya, termasuk ekspresi emosi dan perilaku yang berpotensi memicu permusuhan, pelecehan, dan penghinaan terhadap berbagai agama yang dipraktikkan di Indonesia, dapat menimbulkan bahaya, kerusakan, dan intoleransi antar umat beragama. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Terhadap Penistaan Agama Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orang Melakukan Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan Pandangan Hukum Pidana Terhadap Penistaan Agama merupakan tindak pidana, yang mana penistaan agama di Indonesia diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 156 dan 156a, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orang Melakukan Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Menurut pandangan Majelis Hakim faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan penistaan agama adalah faktor Psikogenesis, hal ini dapat dilihat terdakwa tidak mampu mengontrol kepribadiannya dan emosinya pada saat melakukan perdebatan, sehingga menjurus ke arah menistakan agama lain. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia, terdiri dari dua yakni upaya penal dan non penal, Upaya penal yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan atas tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa, dengan menggunakan sarana hukum pidana untuk menjerat terdakwa, sebagaimana terdakwa dituntut dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE sedangkan Upaya non penal yang dapat dilakukan antara lain: 1) pendidikan dan kesadaran; 2) dialog antaragama, pemerintah dapat mendorong dan mendukung dialog antaragama untuk memperkuat pemahaman dan kerja sama antara komunitas agama yang berbeda; 3) Pengembangan undang-undang anti diskriminasi yang secara khusus membahas tentang tindak pidana penodaan agama atau diskriminasi agama; 4) Pengembangan media positif. In this study, in addition to examining the case at the Medan Police Headquarters, we also examine several blasphemy decisions from a criminological perspective, including decision No. 2771/Pid.Sus/2022/PN Mdn in the name of defendant Rudi Simamora. He committed blasphemy using electronic media. For his actions, the defendant was sentenced to 1 year in prison. Blasphemy is a form of deviant and unacceptable behavior. Such actions, regardless of the motive or reason behind them, including expressions of emotion and behavior that have the potential to trigger hostility, harassment, and insults against various religions practiced in Indonesia, can cause harm, damage, and intolerance between religious communities. The objectives of this study include: How the Criminal Law Views Blasphemy; What Factors Cause People to Commit Blasphemy Through Social Media from a Criminological Perspective; and What Efforts Have Been Made to Overcome the Crime of Blasphemy in Indonesia. The results of the study state that the Criminal Law View on Blasphemy is a criminal act, where blasphemy in Indonesia is regulated in the Criminal Code (KUHP), especially Articles 156 and 156a, Factors That Cause People to Commit Blasphemy Through Social Media Reviewed from a Criminological Aspect According to the Panel of Judges, the factor that caused the defendant to commit blasphemy is the Psychogenesis factor, this can be seen from the defendant's inability to control his personality and emotions when debating, so that it leads to blaspheming other religions. Efforts Made to Overcome the Crime of Blasphemy in Indonesia consist of two, namely penal and non-penal efforts. Penal efforts made by the Medan District Court for the crime of blasphemy committed by the defendant, by using criminal law means to ensnare the defendant, as the defendant was charged with Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45 A paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 concerning ITE, while non-penal efforts that can be made include: 1) education and awareness; 2) Interfaith dialogue, the government can encourage and support interfaith dialogue to strengthen understanding and cooperation between different religious communities; 3) Development of anti-discrimination laws that specifically address the crime of blasphemy or religious discrimination; 4) Development of positive media.