Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan proses atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah bersumber dari kegiatan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penanganan kasus pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika perlu mendapatkan perhatian khusus. Hakim diharapkan menerapkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan, termasuk dalam kasus pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika, agar sanksi pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Dengan demikian, diharapkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang semakin efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Money laundering is a process or act of concealing or disguising the origin of assets obtained from criminal acts so that they appear to originate from legitimate activities. This study aims to determine the law enforcement against perpetrators of money laundering based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and the judge's legal considerations in decision number: 447/Pid.Sus/2022/PN Mdn. The research method used is normative juridical research with data sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were obtained through library studies and field studies, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that law enforcement against perpetrators of money laundering is carried out by imposing a prison sentence of seven years. The judge's considerations in deciding the case are based on the Money Laundering Crime Law and taking into account the aggravating and mitigating circumstances of the defendant. Handling money laundering cases originating from narcotics crimes requires special attention. Judges are expected to apply the principles of legal certainty, justice, and expediency in every decision, including in cases of money laundering derived from narcotics crimes, so that the criminal sanctions imposed can have a deterrent effect on perpetrators. Thus, it is hoped that law enforcement against money laundering crimes will be more effective in providing legal protection and preventing similar crimes in the future.