Analisis Kinerja Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024

Abstract

DPRD Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan pada tingkat daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang sejajar dengan kepala daerah sehingga DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan kepala daerah. Sebagai lembaga representasi rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta pembangunan yang berkualitas di daerah, maka fungsi legislasi DPRD merupakan fungsi yang sangat vital dan strategis sehingga dalam pembentukan peraturan daerah, DPRD diberi hak inisiatif untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Tujuan yang ingin diperoleh dalam melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kinerja legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024. Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor penghambat kinerja dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kinerja legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Langkat berdasarkan kualitas anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Langkat merupakan suatu landasan dalam meningkatkan kinerja dan masih perlu ditingkatkan kompetensinya, Kuantitas yang kurang memahami target dan SOP, Ketepatan waktu penyelesaian yang molor dari perencanaan, Efektifitas terkait tugas yang sebagian besar tidak dikompetensinya, serta kemandirian yang tergantung instruksi. Faktor–faktor yang mempengaruhi DPRD dalam pelaksanaan fungsinya adalah faktor Sumber Daya Manusia kurangnya peranan DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya, dilihat dari kualitas anggota DPRD, sangat sedikit anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang menunjang kemampuan guna menyusun suatu Raperda dan ditambah lagi kurangnya pelatihan–pelatihan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas anggota maupun kurangnya kesempatan yang diberikan untuk mengikuti seminar–seminar yang berkualitas, sehingga DPRD kurang memiliki keterampilan teknis yang berkaitan dengan bidang tugasnya seperti menyusun Raperda. The Regency/City DPRD is a people's representative institution at the regional level that has a position as an element of the regional government organizer. In organizing the wheels of government at the regional level, the DPRD has a position that is equal to the regional head so that the DPRD has the same responsibility as the regional head. As a people's representative institution in order to realize democratic governance and quality development in the region, the legislative function of the DPRD is a very vital and strategic function so that in the formation of regional regulations, the DPRD is given the right to initiate to propose draft regional regulations as mandated in the Law. The objectives to be achieved in conducting this research are to study and analyze the performance of DPRD legislation in the formation of Regional Regulations in Langkat Regency in 2019-2024. To study and analyze the inhibiting factors of performance in the formation of Regional Regulations in Langkat Regency in 2019-2024. Based on the results of the study, the legislative performance of the DPRD in the formation of Regional Regulations in Langkat Regency based on the quality of members of the Bapemperda DPRD Langkat Regency is a foundation for improving performance and still needs to be improved in competence, Quantity that does not understand the target and SOP, Timeliness of completion that is delayed from planning, Effectiveness related to tasks that are mostly not competent, and independence that depends on instructions. Factors that influence the DPRD in implementing its functions are Human Resources factors, the lack of the DPRD's role in using its right of initiative, seen from the quality of DPRD members, very few DPRD members have the knowledge and experience that supports the ability to compile a Draft Regional Regulation and added to the lack of training obtained to improve the quality of members or opportunities given to attend quality seminars, so that the DPRD lacks technical matters related to areas such as compiling Draft Regional Regulations.