Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Medan Helvetia

Abstract

Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten/kota di kecamatan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Camat. Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Medan Helvetia memiliki beberapa permasalahan dan tantangan diantaranya yakni masih terbatas anggaran, kualitas SDM yang belum memadai, dan motivasi masyarakat berpartisipasi mengikuti Musrenbang masih rendah. Indikator efektivitas pelaksanaan musrenbang dalam penelian ini menggunakan teori R. Nugroho dan Wrihatnolo yang meliputi partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektifitas pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Medan Helvetia belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak tersalurkan secara keseluruhan, tahapan proses pengajuan perencanaan pembangunan yang cukup panjang sehingga terjadi reduksi dari pengajuan usulan dan negosiasi masyarakat terhadap pemerintah juga semakin kecil serta kurangnya anggaran, dan kualitas SDM yang belum memadai. Masalah dalam anggaran dan SDM memberikan suatu peringatan bahwa pentingnya anggaran yang cukup dan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Medan Helvetia untuk menjadi lebih berkualitas, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. The Sub-district Development Planning Deliberation (Musrenbang) is a forum for deliberation between stakeholders to discuss and agree on steps for handling priority program activities listed in the List of Proposed Sub-district Development Activity Plans that are integrated with the development priorities of the district/city. The Musrenbang of the District/City Regional Government Work Plan (RKPD) in the sub-district is coordinated by the District/City Regional Development Planning Agency and implemented by the Sub-district Head. The implementation of Musrenbang in Medan Helvetia Sub-district has several problems and challenges, including limited budget, inadequate quality of human resources, and low community motivation to participate in Musrenbang. The indicators of the effectiveness of the implementation of Musrenbang in this study use the theory of R. Nugroho and Wrihatnolo which include participation, transparency, accountability, and systematic. The research method used in this study is descriptive data analysis with a qualitative approach. The data collection techniques used are interview, observation and documentation methods. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of Musrenbang in Medan Helvetia Sub-district has not been effective. This can be seen from the community participation in decision making is not channeled as a whole, the stages of the development planning submission process are quite long so that there is a reduction in the submission of proposals and negotiations between the community and the government are also getting smaller and the lack of budget, and the quality of human resources is not yet adequate. Problems in the budget and human resources provide a warning that the importance of a sufficient budget and competent human resources in the preparation of regional development planning in Medan Helvetia District to be more qualified, effective, and efficient in achieving regional development goals so that it can improve community welfare.