Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Abstract

Pembangunan Desa menjadi prioritas dalam membangun Indonesia dari wilayah perbatasan dan daerah pedesaan dengan cara memperkuat daerah dengan harapan dapat mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, Namun dalam pengimplementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa di Desa Singengu Julu belum maksimal dikarenakan pembangunaan infrastruktur yang belum merata. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi kebijakan praturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 tahun 2024 tentang tata cara pembagian alokasi dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi Serta Sumber data memakai data primer dan data Sekunder. Hasil penelitian ini menggunakan teori George C. Edwerd (2005;90) sebagai berikut: Pertama, Komunikasi sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah Desa Singengu Julu sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat dan melakukan musyawarah desa pada Bulan Januari. Kedua, Sumber Daya sudah berjalan dengan baik dimana dalam menjalankan pembanguanan desa melibatkan aparatur desa dan masyarakat serta mendistribusikan dana desa untuk pembangunan. Ketiga, Disposisi sudah berjalan dengan baik dimana aparatur desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa melakukan pengawasan alokasi dana desa agar berjalan dengan lancar dan dapat dinikmati secara maksimal, namun dikarenakan dana desa dirasa belum cukup untuk membuat pembangunan di Desa Singenggu Julu merata. Keempat, Struktur Birokrasi sudah berjalan dengan baik karena pembangunan Desa Singenggu Julu sudah berdasarkan pada RPJMDes dan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat secara gotong royong dengan memberi upah kerja harian bagi masyarakat yang tidak bekerja. Village development is a priority in developing Indonesia from border areas and rural areas by strengthening the regions in the hope of encouraging equitable distribution and economic growth. However, the implementation of the Village Fund utilization policy in Singengu Julu Village has not been maximized due to uneven infrastructure development. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Mandailing Natal Regent Regulation Policy Number 11 of 2024 concerning the procedures for distributing Village Fund allocations in improving Village development in Singengu Julu Village, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency. This study uses a qualitative descriptive research method. Data analysis techniques use observation, interview and documentation techniques. Data sources use primary data and secondary data. The results of this study use the theory of George C. Edwerd (2005; 90) as follows: First, Communication has been going well where the Singengu Julu Village government has conducted socialization to the community and held village deliberations in January. Second, Resources have been running well where in carrying out village development involving village officials and the community and distributing village funds for development. Third, Disposition has been running well where the village apparatus and the community in the management of village funds supervise the allocation of village funds so that it runs smoothly and can be enjoyed optimally, but because the village funds are considered insufficient to make development in Singenggu Julu Village evenly distributed. Fourth, the Bureaucratic Structure has been running well because the development of Singenggu Julu Village has been based on the RPJMDes and is carried out in stages by involving the community in mutual cooperation by providing daily wages for people who are not working