Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Putusan No 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT Mdn)

Abstract

Vicarious liability merupakan sebuah prinsip yang seringkali diterapkan dalam konteks hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Dalam situasi ini pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan dilakukan oleh karyawannya yang dimana tindakannya tersebut masih memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab pekerjaannya. Penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi berdasarkan asas vicarious liability dalam Pencemaran lingkungan hidup, dan penerapan asas Vicarious liability dalam Pencemaran Lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban korporasi berdasarkan asas vicarious liability dalam Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan menharuskan adanya tanggungjawab pengganti (vivicarious liability). Hal ini sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) dimana dalam Pasal tersebut berisi mengenai apabila korporasi melakukan tindak pidana lingkungan, maka badan hukum dan orang dapat dipidana sesuai ketentuan masing-masing yang mengaturnya. Seperti dalam Putusan Nomor 1482/Pid.Sus- LH/2021/PT MDN, dimana Terdakwa H. Arjuman Esri Effendi Harahap dimintai pertanggungjawaban pidana selaku pemimpin dan orang yang memberi perintah untuk membuang dan membakar limbah B3 padat tanpa izin ke tempat pembuangan sampah dibelakang Rumah Sakit Umum Berkah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan asas Vicarious liability dalam Pencemaran Lingkungan hidup dapat diterapkan dengan cara membebankan pertanggungjawaban pengganti kepada pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya. Dalam konteks pencemaran lingkungan hidup, gugatan ganti rugi dapat diperoleh jika memenuhi unsur-unsur berikut: Adanya penanggung jawab kegiatan atau usaha, Adanya perbuatan melawan hukum, Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, dan Pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan. Vicarious liability is a principle that is often applied in the context of employment relationships between employers and employees. In this situation, employers can be held accountable for an act that they did not do themselves, but rather was done by their employees, where the action is still closely related to their job responsibilities. This study is to determine corporate responsibility based on the principle of vicarious liability in environmental pollution, and the application of the principle of vicarious liability in environmental pollution. This research method uses a type of normative legal research with secondary data obtained through library research. Based on the results of the study, it is known that corporate responsibility based on the principle of vicarious liability in environmental pollution according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Empowerment against corporations as perpetrators of environmental crimes requires vicarious liability. This is in accordance with Article 116 paragraph (1) where the article contains that if a corporation commits an environmental crime, then the legal entity and person can be punished according to the provisions of each that regulate it. As in Decision Number 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN, where the Defendant H. Arjuman Esri Effendi Harahap was held criminally responsible as the leader and person who gave the order to dump and burn solid B3 waste without permission to the landfill behind the Berkah General Hospital as regulated and threatened with criminal penalties in Article 104 Jo Article 116 paragraph (1) letter (b) of the Republic of Indonesia Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The application of the principle of Vicarious liability in Environmental Pollution can be applied by imposing substitute liability on the party responsible for the actions taken by the party who is his responsibility. In the context of environmental pollution, a lawsuit for compensation can be obtained if the following elements are met: There is a person responsible for the activity or business, There is an unlawful act, The occurrence of environmental pollution and destruction, and The pollution and destruction of the environment causes harm to other people or the environment.