Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/28127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Br Simanungkalit, Veronica Faulina | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T03:36:15Z | - |
dc.date.available | 2025-08-27T03:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/28127 | - |
dc.description | 60 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui upaya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istri untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDTR terhadap istri metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative atau penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat di ambil kesimpulan bahwa Upaya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istri Perlindungan terhadap Korban KDRT diatur pada UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumag Tangga secara khusus mengatur perlindungan bagi korban Bab VI Pasal 16 yang menjelaskan bahwa: a) dala kurun waktu 1 x 24 Jam terhitung sejak mengetahuiatau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan kepada korban, b) perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani, c) dalam waktu 1x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagiaman pada ayat (1) kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, Faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istri Masalah pembuktian Korban yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun secara seksual terkadang mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Korban merasa malu untuk melapor ke polisi dalam keadaan fisik yang masih terluka atau cedera, ditambah lagi ketentuan untuk visum et repertum yang terkadang dibebankan kepada si korban sendiri. Untuk melapor kejadian tersebut saja terkadang sulit bagi si perempuan dan masih lagi harus melakukan visum. Biaya visum yang sering dibebankan kepada korban khususnya jika si korban adalah orang yang kurang mampu hal ini jelas menjadi kendala tersendiri . | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;208400162 | - |
dc.subject | Penerapan Pidana Penjara | en_US |
dc.subject | KDRT | en_US |
dc.title | Penerapan Hukum Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai) | en_US |
dc.title.alternative | The Applicatton Of Criminal Law Imprisonment For Perpetrators Of Physical Domestic Violence (Case Study of Binjai Resort Police) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Criminal Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
208400162 - Veronica Faulina Br Simanungkalit - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
208400162 - Veronica Faulina Br Simanungkalit - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 274.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.