Implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Pemerintah

Abstract

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data pemerintah yang berkualitas. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI mengamanatkan pada semua instansi pemerintah untuk mengimplementasikan SDI di instansinya masing-masing, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota perlu menerapkan kebijakan tersebut karena hasil yang diperoleh sangat menunjang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Meskipun manfaatnya besar, tetapi implementasi SDI tidak mudah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan, mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi SDI, dan merekomendasikan strategi apa yang bisa digunakan dalam keberhasilan implementasi SDI. Studi ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan objek atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak, Teknik pengambilan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Tim penyelenggara SDI Kabupaten Langkat yaitu Bappeda, BPS, Diskominfostand, dan perwakilan Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan SDI di Kabupaten Langkat masih dirintis dan belum optimal. Mengejar ketertinggalannya dengan sudah adanya regulasi serta terbentuknya kelembagaan SDI dan juga Portal SDI Langkat. Namun juga ditemukan kendala atau penghambat dalam penyelenggaraan SDI di Langkat yaitu koordinasi antar-PD yang belum optimal; Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam bidang statistik dan pengelolaan data; Infrastruktur Teknologi belum memadai, meliputi keterbatasan perangkat keras, konektivitas internet yang rendah, serta kurangnya sistem terintegrasi antar-PD; Minimnya pemahaman dan komitmen terhadap Prinsip SDI; dan Rendahnya kesadaran akan manfaat SDI. Implementasi kebijakan SDI di Kabupaten Langkat merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola data yang lebih efektif dan efisien. One Data Indonesia (SDI) is a government data governance policy aimed at producing high-quality government data. Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning SDI mandates all government institutions to implement SDI within their respective organizations, including local governments. District and city governments need to apply this policy, as the results significantly support the planning, control, and evaluation of regional development. Despite its considerable benefits, implementing SDI is not without challenges. This study aims to analyze policy implementation, identify issues in SDI implementation, and recommend strategies for the successful implementation of SDI.This study adopts a qualitative and descriptive approach. The research type is descriptive qualitative, which describes the state of an object or specific event based on observed facts. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Informants in this study comprise the SDI implementation team in Langkat Regency, including Bappeda, BPS, Diskominfostand, and representatives of regional apparatus.The research results reveal that the implementation of SDI in Langkat Regency is still in its early stages and not yet optimal. Progress includes the establishment of regulations, formation of SDI institutions, and the creation of the Langkat SDI Portal. However, several obstacles hinder the implementation of SDI in Langkat Regency, including: Suboptimal coordination among regional apparatus organizations (RAOs); Limited human resources (HR) with expertise in statistics and data management; Inadequate technological infrastructure, including limited hardware, low internet connectivity, and the lack of integrated systems across RAOs; Minimal understanding and commitment to the principles of SDI; and Low awareness of the benefits of SDI. The implementation of SDI in Langkat Regency is a strategic step toward achieving more effective and efficient data governance.