Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2816
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBancin, Hotman S.-
dc.date.accessioned2017-10-26T06:42:16Z-
dc.date.available2017-10-26T06:42:16Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2816-
dc.description.abstractPembahasan tentang keberadaan kepolisian sebagai suatu lembaga yang berwenang menyidik dan melakukan koordinasi terbadap sesuatu perbuatan pidana, yang dalam hal ini perbuatan pidana terebut adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan dalam pembahasan ini ruang lingkup penelitiannya dibatasi di Peogadilan Negeri Medan sebagai sebuah daerah yang culkup rawan dalam hal praktek korupsi ini. Permasalahan yang dibabas dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bersama-sama dan bagaimana pertanggung jawaban pidana Pegawai Ncgeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-samaen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectkorupsien_US
dc.subjectpnsen_US
dc.titleKajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Secara Bersama-Samaen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088400228_file1.pdfCover435.22 kBAdobe PDFView/Open
088400228_file2.pdfAbstract447.45 kBAdobe PDFView/Open
088400228_file3.pdfIntroduction632.13 kBAdobe PDFView/Open
088400228_file4.pdfChapter I423.77 kBAdobe PDFView/Open
088400228_file8.pdfReference860.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.