Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Bersubsidi (Studi Kasus: Kepolisian Resort Batu Bara)

Abstract

Tindak Pidana Penimbunan Minyak Bersubsidi adalah suatu kegiatan tindak pidana dalam mengumpulkan barang-barang yang di batasi kepemilikannya oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengaturan hukum mengenai tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi, untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi, dan juga memberikan untuk mengetahui cara menanggulangi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Metode penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah yuridis normatif, yang dimana jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep serta asas hukum perundangan. Menggunakan bahan hukum pustaka atau bahan sekuder belaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini berupa Ketentuan Pengaturan hukum yang mendasari atau mengatur tentang tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kemudian faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada kawasan Kabupaten Baru Bara yakni adanya faktor internal dan eksternal. Dampak yang akan didapatkan bisa berupa kondisi kelangkaan bahan bakar mengakibatkan inflasi, yang dimana harga barang-barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot. The crime of hoarding subsidized fuel was a criminal act of collecting goods whose ownership was restricted by law. This research aimed to provide an understanding of the legal regulation regarding the crime of hoarding subsidized fuel, to identify the factors that encouraged someone to commit the crime of hoarding subsidized fuel, and to identify ways to tackle the crime of hoarding subsidized fuel. The research method used in this research was normative juridical, where this type of research used main legal materials by examining theories, concepts, and principles of statutory law, using only library or secondary materials. The data analysis method used in this thesis was qualitative analysis. The results of this research were the provisions of the legal regulation that underlay or regulated the crime of hoarding subsidized fuel in Indonesia, Article 55 of Law Number 22 of 2001 on Oil and Gas. Then, the factors that influenced the occurrence of hoarding subsidized fuel in Batu Bara Regency were internal and external factors. The impact that could occur included fuel shortages causing inflation, resulting in higher prices of goods and declining purchasing power.