Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penelantaran Orang Lain dalam Lingkup Rumah Tangganya

Abstract

Keharmonisan dalam keluarga merupakan dambaan bagi semua orang, namun pada kenyataannya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini penelantaran dalam rumah tangga marak terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Tidak terlepas dengan anggota Tentara Nasional Indonesia, sebagai warga negara yang diketahui menempuh pendidikan khusus dan diberikan wewenang dan tanggung jawab khusus oleh negara, maka tidak sepantasnya untuk melakukan tindak pidana tersebut karena dapat mencoreng nama baik institusinya. Salah satu kasus penelantaran dalam rumah tangga oleh anggota TNI yaitu Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Putusan: 43-K/PM 1-02/AD/2023. Penelitian ini akan bertujuan untuk mengetahaui Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam Nomor Putusan : 43-K/PM 1-02/AD/2023 dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam Nomor Putusan: 43-K/PM 1-02/AD/2023 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menekankan penelitian Berdasarkan peraturan yang berlaku atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memainkan peran penting dalam pengenalan sanksi pidana terhadap pelaku. Hakim telah menentukan fakta-fakta yang dikumpulkan dalam persidangan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Studi ini juga menunjukkan hukuman para pelaku kejahatan kelalaian keluarga. majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa MS adalah kejahatan yang terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a ayat (1) Undang- Undang No. 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. sanksi kekerasan dalam rumah tangga di jatuhi penjara selama sembilan bulan dan hukuman tambahan di pecat dari dinas militer.