Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Penahanan Ijazah Sebagai Syarat Kerja Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus: Di Pt Jne Cabang Tanjung Morawa)

Abstract

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian kerja sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Didalam penelitian skripsi ini mengunakan metode analisis data secara kualitatif. Kajian ini berdasarkan hasil wawancara menyimpulkan bahwa Penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan dalam perjanjian kerja boleh dilakukan, selama perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan ketentuan ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yaitu Perjanjian kerja yang dibuat harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Agreement is a legal relationship between two or more parties based on mutual consent that creates legal consequences. An employment agreement, as regulated in Law No. 13 of 2003 on Manpower, Article 1 point 14, defines an employment agreement as “an agreement between a worker or laborer and an employer that sets forth the terms and conditions of employment, as well as the rights and obligations of the parties.” The research method used in this thesis is normative juridical research, which examines legal realities within society. Data were collected and processed using analytical techniques, then presented descriptively to reveal the actual condition of law as a social reality. This study applies a qualitative data analysis method. Based on interviews, the study concludes that withholding employees’ diplomas by the company within the framework of an employment agreement may be permissible, provided that the agreement fulfills the requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code. This provision is rooted in the principle of freedom of contract, meaning that an employment agreement must meet the validity conditions of an agreement, namely: mutual consent of both parties, legal capacity to act, the existence of an agreed object of work, and that the work does not contravene statutory regulations