Perlindungan Hukum Terhadap Pembiayaan Sewa Guna Usaha Atas Perbuatan Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pt Bca Multi Finance Di Aek Kanopan)

Abstract

Sewa guna usaha dengan jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Perjanjian sewa guna usaha sebagai pengikatan hak bersyarat, yang mana perjanjian leasing merupakan perjanjian dimana pemberi leasing (lessor) menyerahkan haknya kepada si penyewa (lessee) untuk menguasai barang modal tersebut dengan hak opsi atau tanpa hak opsi dengan imbalan dalam bentuk uang sewa atau dengan pembayaran lainnya yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tetang Jaminan Fidusia. PT BCA Multi Finance di Aek Kanopan merupakan salah satu cabang dari PT BCA Multi Finance bergerak dalam pembiayaan kendaraan roda dua, roda empat, dan multiguna. Perusahaan ini setiap tahun nya sering terjadi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh lessee karna tidak memenuhi prestasinya dalam pembayaran angsuran sehingga merugikan PT BCA Multi Finance di Aek Kanopan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan mengkaji dan menganalisis semua peraturan peundangundangan yang terkait dengan isu hukum yang ditangani serta mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa identifikasi atau bentuk-bentuk dalam perjanjian sewa guna usaha dengan jaminan fidusia harus tertulis dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Serta Perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan sewa guna usaha atas wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia PT BCA Multi Finance di Aek Kanopan telah termaktum dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tetang Jaminan Fidusia. Leasing with fiduciary security is the transfer of ownership rights to an object based on trust, with the provision that the object whose ownership rights are transferred remains in the possession of the original owner. A leasing agreement constitutes a conditional contractual binding, whereby the lessor grants the lessee the right to use the capital goods either with or without an option right, in return for rental payments or other forms of payment as stipulated under Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security. PT BCA Multi Finance Aek Kanopan, a branch of PT BCA Multi Finance, is engaged in financing for two-wheeled vehicles, four-wheeled vehicles, and multipurpose financing. Each year, the company frequently encounters cases of default (wanprestasi) committed by lessees who fail to fulfill their obligations in installment payments, thereby causing losses to PT BCA Multi Finance Aek Kanopan. The research method applied in this study is normative juridical research, which employs statutory, conceptual, and case approaches by examining and analyzing all laws and regulations relevant to the legal issues at hand, as well as reviewing legal doctrines and scholarly opinions. The findings of this study indicate that the identification and forms of leasing agreements with fiduciary security must be in writing and executed in the form of a notarial deed in the Indonesian language, as mandated in Article 5 paragraph (1) of the Fiduciary Security Law. Furthermore, legal protection for leasing companies against defaults in fiduciary-secured financing agreements, as exemplified by PT BCA Multi Finance Aek Kanopan, is regulated under Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security