Kajian Hukum Pidana Mati Sebagai Ultimum Remidium Pada Tindak Pidana Korupsi

Abstract

memicu perdebatan di Indonesia, terutama terkait dengan aspek keadilan dan efektivitasnya dalam sistem hukum pidana. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang merusak tatanan sosial dan ekonomi, menghambat pembangunan, serta memperburuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sering memandang hukuman berat, termasuk pidana mati, sebagai langkah ekstrem untuk menanggulangi kejahatan ini. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam kebijakan pidana mati yang digunakan sebagai ultimum remedium, yaitu jalan terakhir ketika semua upaya penegakan hukum lainnya dinilai tidak cukup efektif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis, melalui analisis undang-undang terkait, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum, untuk mengevaluasi apakah hukuman mati benar-benar dapat menekan tindak pidana korupsi atau justru menimbulkan dilema etis, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Selain itu, kajian ini juga membandingkan efektivitas hukuman mati dengan alternatif lain yang lebih humanis dan preventif, seperti reformasi sistem hukum dan pendidikan anti-korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pidana mati perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, karena meskipun dianggap sebagai instrumen tegas dalam melawan korupsi, penerapannya harus sejalan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan dalam memberantas korupsi di Indonesia. The application of the death penalty in corruption crimes has sparked debates in Indonesia, particularly regarding its fairness and effectiveness within the criminal justice system. Corruption is considered an extraordinary crime that undermines social and economic order, hinders development, and worsens public welfare. Consequently, the government often views severe punishments, including the death penalty, as an extreme measure to combat this crime. This study aims to thoroughly examine the legal policy regarding the use of the death penalty as an ultimum remedium, meaning the last resort when all other law enforcement efforts are deemed insufficient. The approach used is normative juridical, analyzing relevant laws, court decisions, and legal expert opinions, to evaluate whether the death penalty can effectively suppress corruption or whether it raises ethical dilemmas, particularly in the context of human rights. Additionally, this study compares the effectiveness of the death penalty with more humane and preventive alternatives, such as legal system reforms and anti-corruption education. The results of the study indicate that the use of the death penalty must be carried out with extreme caution, as although it is considered a firm instrument in combating corruption, its application must align with the principles of justice, human rights, and sustainability in eradicating corruption in Indonesia.