Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Budidaya Pertanian Mengenai Pengedaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2022/Pn Lbp)

Abstract

Pertanian merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana penggunaan pupuk berperan penting dalam meningkatkan produktivitas. Namun, maraknya peredaran pupuk yang tidak terdaftar menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan hasil pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana terhadap pelaku pengedaran pupuk tidak terdaftar serta penerapan sanksi pidana berdasarkan Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus putusan pengadilan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengedaran pupuk yang tidak terdaftar melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp, terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Analisis terhadap putusan ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat upaya penegakan hukum, pendekatan restorative justice juga menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan kasus serupa di masa depan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran pupuk tidak terdaftar serta perlunya edukasi hukum bagi petani dan produsen untuk mencegah pelanggaran hukum di sektor pertanian. Agriculture is a strategic sector in the Indonesian economy, where the use of fertilizer plays an important role in increasing productivity. However, the widespread distribution of unregistered fertilizers has a negative impact on the environment and agricultural products. This research aims to analyze criminal provisions for perpetrators of distributing unregistered fertilizer as well as the application of criminal sanctions based on Decision Number 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies of court decisions. Data was collected through literature study and interviews with related parties. The research results show that the distribution of unregistered fertilizer violates Article 122 of Law Number 22 of 2019 concerning Sustainable Agricultural Cultivation Systems. In Decision Number 149/Pid.Sus/2022/PN Lbp, the defendant was sentenced to a conditional sentence of one year with a probation period of two years. Analysis of this decision reveals that although there are law enforcement efforts, a restorative justice approach is also a consideration in resolving similar cases in the future. This research highlights the importance of strict supervision of the distribution of unregistered fertilizers and the need for legal education for farmers and producers to prevent violations of the law in the agricultural sector.