Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN. Mdn)

Abstract

masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah human trafficing akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperbincangkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. tindak pidana perdagangan orang pada umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusi nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan perundang-undangan di indonesia. untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (studi putusan nomor. 1824/pid.sus/2023/PN Mdn). metode penelitian yang digunakan yaitu normatifempiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang secara yuridis berpedoman pada undangan-undang nomor 21 tahun 2007 berdasarkan asas lex spesialis derogat lex generalis. bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang dilakukan dengan upaya penetapan peraturan, pemberian restitusi kepada korban sebagai upaya ganti rugi dan perawatan medis, serta peran keluarga dalam mengawasi dan memberikan perhatian kepada anak.