Upaya Keberatan Terhadap Putusan Bpsk Dalam Penyelesaian Sengketa Pt. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Antara Derama Laia (Studi Putusan Nomor 155/Pdt.Sus.Bpsk/2022/Pn.Mdn)

Abstract

Artikel ini membahas upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa antara PT. Asuransi Jiwa Manulife dengan konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme keberatan yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan BPSK, serta dampak dari upaya tersebut terhadap proses penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah studi kasus yang mendalami beberapa kasus sengketa yang melibatkan PT. Asuransi Jiwa Manulife. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses keberatan terhadap putusan BPSK melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengajuan keberatan kepada lembaga yang lebih tinggi dan prosedur administratif yang harus diikuti. Selain itu, keberatan dapat mempengaruhi waktu dan cara penyelesaian sengketa, serta berpotensi memperpanjang proses hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi konsumen dan perusahaan dalam mengajukan keberatan, termasuk biaya dan kompleksitas prosedur. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi konsumen dan perusahaan dalam memahami dan menghadapi proses keberatan terhadap keputusan BPSK, serta untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa di masa depan Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan. Upaya keberatan ini didasarkan pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus sengketa antara konsumen dan PT. Asuransi Jiwa Manulife, konsumen mengajukan keberatan karena merasa tidak puas dengan putusan BPSK yang dianggap tidak sesuai dengan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini adalah upaya keberatan terhadap putusan BPSK merupakan hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang. Pengajuan keberatan ini bertujuan untuk mendapatkan putusan yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. This article discusses efforts to object to the decision of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in resolving disputes between PT. Manulife Life Insurance with its consumers. This research aims to explore the objection mechanisms that can be taken by parties who are dissatisfied with BPSK decisions, as well as the impact of these efforts on the dispute resolution process. The method used is a case study that explores several dispute cases involving PT. Manulife Life Insurance. The research results show that the process of objecting to BPSK decisions involves several stages, including submitting objections to higher institutions and administrative procedures that must be followed. In addition, objections can affect the time and method of dispute resolution, and have the potential to prolong the legal process. This research also identifies the challenges consumers and companies face in filing objections, including the cost and complexity of procedures. These findings are expected to provide insight for consumers and companies in understanding and dealing with the objection process against BPSK decisions, as well as to improve dispute resolution mechanisms in the future. The research results show that consumers can submit objections to BPSK decisions to the District Court within 14 days after notification of the decision . This objection effort is based on Article 56 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In the case of a dispute between consumers and PT. Manulife Life Insurance, consumers raised objections because they were dissatisfied with BPSK's decision which was deemed not in accordance with the facts and applicable laws and regulations. The conclusion of this research is that efforts to object to BPSK decisions are consumer rights guaranteed by law. Filing this objection aims to obtain a fair decision and in accordance with applicable laws and regulations.