Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemanfaatan Investasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mdn)

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut prinsip Follow the money, yaitu semua yang terlibat dalam pencucian uang dapat ditelusuri, terutama aliran dana atau harta kekayaan hasil kejahatan yang bertujuan untuk disamarkan atau dibersihkan seolah-olah bukan bersumber dari hasil kejahatan. Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang menarik untuk dikaji adalah kasus pencucian uang dalam bentuk investasi yang mana hal tersebut terlihat dalam kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn. Permasalahan yang diteliti adalah pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang melalui melakukan pemanfaatan invenstasi dan pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang melalui melakukan pemanfaatan investasi Putusan Nomor : 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Sesuai jenisnya maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Di dalam pengumpulan bahan dilakukan teknik Library Research (studi kepustakaan). Setelah data terkumpul data dianalisa dengan meunggunakan pendekatan kualaitatif dan hasil penelitian disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan masih terdapat peraturan terkait lainya, Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dengan melakukan pemanfaatan invenstasi yakni Terdakwa Munawwarah, SE telah memenuhi unsur-unsur pertanggunjawaban pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn menjadi kontroversial dan menimbulkan polemik karena dianggap jauh dari rasa keadilan dan tidak berpihak kepada masyarakat seharusnya Majelis Hakim dapat menghubungkan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa pencucian uang karena jika putusan hukum dalam kasus korupsi tersebut terlihat tidak memihak kepada masyarakat. Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering adheres to the principle of "Follow the money," where everyone involved in money laundering can be traced, especially the flow of funds or the assets resulting from criminal activities that are intended to be disguised or cleaned as if they did not originate from criminal proceeds. One interesting case of money laundering to be studied is money laundering in the form of investments, as seen in the case found in Decision Number 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn. The issue examined is the legal regulation of money laundering offenses in Indonesia, criminal accountability for money laundering perpetrators through investment utilization, and the considerations of the panel of judges in imposing criminal sanctions on money laundering perpetrators through investment utilization in Decision Number 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn. The research method employed in this study is normative legal research with a descriptive-analytical approach. Accordingly, primary, secondary, and tertiary legal materials are used. The data collection technique involves Library Research (literature study). After collecting the data, it is analyzed using a qualitative approach, and the research findings are concluded deductively. The results of this study indicate that the Law on Money Laundering is specifically regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, and there are still other related regulations. The accountability in money laundering offenses through investment utilization, as exemplified by the defendant Munawwarah, SE, has fulfilled the elements of criminal accountability, thus making them liable for criminal responsibility. The legal considerations in Decision 103/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Mdn have become controversial and generated debate as they are considered far from a sense of justice and not in favor of the public. The panel of judges should be able to connect the legal decision to the imposition of sanctions on the money laundering defendant because if the legal decision in this corruption case appears to be biased against the public interest.