Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 47 Pid.Sus/2023/Pn .Mdn)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (Straafbaarfeit) .Tindak pidana korupsi adalah masalah yang perlu dihadapi dengan serius dan merupakan persoalan hukum di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit korupsi semakin hari semakin merajalela. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan korupsi Studi Putusan Nomor 47.Pid.Sus/2023/PN Mdn dan Apa pertimbanagan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan korupsi Studi Putusan Nomor 47.Pid.Sus/2023/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertangungjawaban pidana tidak ada ada alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa, maka secara hukum Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 47.Pid.Sus/2023/PN Mdn, bahwa hakim sudah mempertimbangkan sebaik-baiknya bahwa terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sakit dan terdakwa menyesali perbuatannya.Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Jaksa maupun Penasehat Hukum sesuai dengan apa yang dipertanyakan layaknya orang normal pada umumnya, serta secara jasmani ia terlihat sehat tanpa adanya cacat fisik. Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum, maka atas perbuatannya Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. The criminal act of corruption is a disgraceful act and a form of social disease in society, so that corruption is categorized as a criminal act (Straafbaarfeit). The criminal act of corruption is a problem that needs to be faced seriously and is a legal problem in every country in the world, including Indonesia. The disease of corruption is becoming more and more rampant day by day. The government's seriousness in tackling criminal acts of corruption is through the establishment of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The formulation of the problem discussed in writing this thesis is: What is the form of criminal responsibility for perpetrators of corruption crimes? Study of Decision Number 47.Pid.Sus/2023/PN Mdn and What are the considerations of judges in imposing sanctions for perpetrators of crimes of corruption? Study of Decision Number 47.Pid .Sus/2023/PN Mdn. The research method used in this research is legal research, normative juridical, namely research that finds the truth of coherence, namely whether there are legal rules in accordance with norms and whether there are norms in the form of orders or prohibitions that are in accordance with legal principles, as well as whether a person's actions are in accordance with legal norms or legal principles. . The research results show that there is no justification or excuse for criminal responsibility for the defendant himself and his actions, so legally the defendant is responsible for his actions. The Judge's considerations regarding Decision Number 47.Pid.Sus/2023/PN Mdn, that the judge has considered as best as possible that the defendant has never been punished, the defendant behaved politely in court, the defendant was sick and the defendant regretted his actions. The defendant was able to answer all the questions asked by Judges, Prosecutors and Legal Advisors in accordance with what is being questioned like a normal person in general, and physically he looks healthy without any physical defects. The defendant is a person who has the ability to take legal responsibility for his actions, so for his actions the defendant can be held criminally responsible as regulated in Article 2 paragraph (1) jo. Article 18 Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code.