Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Perilaku Tindak Pidana Pencucian uang Dengan Predicate Crime Perjudian (Studi Putusan Nomor 184.Pid.B/2023/PN.Mdn)

Abstract

Praktik pencucian uang, sebagai bentuk kejahatan, telah menjadi fokus perhatian dunia sejak tahun 1980-an, terutama dalam konteks peredaran obat-obatan terlarang dan perjudian. Kekhawatiran ini muncul karena keuntungan besar dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Pemerintah berbagai negara menyadari bahwa mens rea atau niat jahat seseorang dalam pencucian uang menjadi unsur yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Ini terlihat dari tindakan individu yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Penelitian ini berfokus pada kasus Apin BK, seorang bos perjudian online di Indonesia. Pada 9 Agustus 2022, Polda Sumatera Utara menggerebek bisnisnya di Kompleks Perumahan Cemara Asri, menemukan 21 situs judi online dengan omzet harian Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Penggerebekan ini menghasilkan penyitaan puluhan laptop, komputer, kartu ATM, dan 107 rekening bank sebagai barang bukti. Money laundering, as a form of crime, has drawn global attention since the 1980s, particularly in the context of drug trafficking and gambling. This concern arises from the substantial profits and negative societal impacts of these activities. Governments recognize that mens rea, or criminal intent, in money laundering warrants criminal liability for the perpetrators. This is evident from the actions of individuals who knowingly and intentionally handle assets derived from criminal activities. This study focuses on the case of Apin BK, a prominent online gambling boss in Indonesia. On August 9, 2022, the North Sumatra Police raided his operations in the Cemara Asri Housing Complex, uncovering 21 online gambling sites with daily revenues ranging from IDR 500 million to IDR 1 billion. The raid resulted in the seizure of dozens of laptops, computers, ATM cards, and 107 bank accounts as evidence.