Asas Kepastian Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undangnomor 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/Pt Mdn)

Abstract

Kejahatan narkoba merupakan permasalahan yang mengancam kehidupan banyak orang dan masyarakat. Penegakan hukum terkait kejahatan narkoba memerlukan prinsip yang kuat dan pemahaman yang lebih mendalam. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pedoman utama penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba, termasuk Asas Kepastian Hukum bagi pelaku kejahatan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran asas kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dalam asas kepastian hukum dan bagaimana kendala dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dalam perspektif asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan memperoleh data melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, dan data dari instansi terkait yaitu pengadilan tinggi medan serta wawancara dengan sifat deskriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Selain pada pengaturan diatas, pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkotika terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Drug Crimes are a problem that threatens the lives of many people and society law enforcement related to drug crimes strong principles and deeper understanding the criminal code (KUHP) is the main guideline for law enforcement related to drug crimes, including the Principle of Legal Certainty for perpetrators of drug crimes based on Law Number 35 of 2009. This study aims to analyze the principle of legal certainty for perpetrators of drug crimes recording to Law Number 35 of 2009, when it is in accordance with the laws and regulations in Indonesia. Based on this, the formulation of the problem of this study is how is the role of the principle of legal certainty for perpetrators of the principle of drug crimes, how are efforts to overcome drug crimes in the principle of legal certainty and what are the obstacles in overcoming drug crimes in the perspective of legal certainty. The research method used is normal legal research by obtaining data through primary, secondary, and tertiary legal materials originating from law and regulations, official documents, books, and data from related agencies, namely the medan high court, and interviews with descriptive analysis using qualitative analysis with an approach through literature and field studies. In Addition to the above regulations, regulations regarding Narcotics Crimes are contained in Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics, Government Regarding Number 40 of 2013 concerning the Implementation of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, Government Regulation Number 25 of 2011 concerning the Implementation of Mandatory Reporting of Narcotics Addicts, Presidential Regulation Number 23 of 2010 concerning the National