Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang utang piutang secara lisan menurut KUHPerdata di Indonesia, daya mengikat utang piutang secara lisan bagi kreditur dan debitur, dan perlindungan hukum bagi kreditur atas perjanjian utang piutang secara lisan studi di Pengadilan Negeri Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUHPerdata Indonesia tidak secara eksplisit mengatur perjanjian utang piutang secara lisan, tetapi mengakui keabsahan perjanjian tersebut selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Daya mengikat utang piutang secara lisan bagi kreditur dan debitur berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata, harta kekayaan debitur menjadi utang bagi semua kreditur yang memberi pinjaman kepada debitur. Maka perjanjian secara lisan dapat mengikat kedua belah pihak walaupun tidak ada bukti autentik yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan di dalam persidangan. Pengadilan Negeri Medan menerima bukti-bukti seperti saksi dan pengakuan dalam menangani kasus perjanjian utang piutang secara lisan, meskipun ini sering kali tidak cukup kuat dibandingkan dengan bukti tertulis. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian atau ganti rugi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata jika terjadi wanprestasi, namun keberhasilan klaim sangat bergantung pada bukti yang tersedia. This research aimed to examine the regulations regarding oral debt agreements according to the Indonesian Civil Code, the binding power of oral debt agreements for creditors and debtors, and the legal protection for creditors in oral debt agreements, specifically in the context of the Medan District Court. The type of research used was normative legal research, conducted by studying library materials. The types of data used were primary and secondary data. The results of this research indicated that the Indonesian Civil Code does not explicitly regulate oral debt agreements but acknowledges the validity of such agreements as long as they fulfill the legal requirements for agreements as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The binding power of oral debt agreements for creditors and debtors, based on Article 1131 of the Indonesian Civil Code, states that the debtor's assets become collateral for all creditors who lend to the debtor. Therefore, oral agreements can bind both parties even without authentic binding evidence and can serve as a basis for consideration in court proceedings. The Medan District Court accepted evidence such as witnesses and confessions in handling cases of oral debt agreements, although this was often not as strong as written evidence. Creditors could demand the fulfillment of the agreement or compensation based on Article 1238 of the Indonesian Civil Code in case of default, but the success of the claim largely depended on the available evidence.