Perbandingan Hukum Terhadap Perbuatan Cabul Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 Tahun 2023 (Studi Wawancara Akademisi Hukum)

Abstract

Pada 12 April 2022, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi UndangUndang (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI dan di susuldengan pengesahan Undang-Undang No 1 Tahun 2023. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum dan Akibat Hukum perbuatan cabul dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Salah satu bentuk kejahatan yang sedang banyak diperbincangkan belakangan ini, dikarenakan kasusnya yang terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Tindak kejahatan kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang dibenci oleh seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang dianggap dapat merusak harkat dan martabat manusia. Dalam kasusnya, korban kekerasan seksual sendiri sering dijumpai pada perempuan dan anak dibawah umur Persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan. Membahas tentang tindak pidana pencabulan sangat erat hubungannya dengan penganiayaan karena terkadang seseorang melakukan tindak pidana pencabulan dilakukan dengan cara pemaksaan kepada korbannya, sehingga untuk mengikuti nafsu birahinnya biasannya pelaku melakukan penganiayaan terlebih dahulu kepada korbannya. Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan perpustakaan atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.Maka hasil penelitian ini adalah perbuatan pencabulan mengatur tentang pemulihan korban, Retitusi, dan uniknya dari Undang-undang ini Retorative Justice tidak berlaku dalam perkara pencabulan dikarnakan mempengaruhi Psikologi Korban, dalam Undang-undag Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya berfokus Terhadap Korban sedangkan pada Undang-undang No 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pencabulan paling lama 12 tahun dan paling sedikit 9 tahun dengan demikian KUHP hanya membahas inti intinya. Pada kedua Undang-undang Tersebut cukup membuat korban merasa dilindungi dalam penangan kasus pencabulan Atau Harmoni. On April 12 2022, the Sexual Violence Crime Bill was passed into law (hereinafter referred to as the TPKS Law) in the DPR RI Plenary Session and was followed by the ratification of Law No. 1 of 2023. The focus of this research is how the law is regulated and the legal consequences of obscene acts in The Sexual Violence Crime Law and the Criminal Code is one form of crime that is being widely discussed recently, because cases continue to increase over time. The crime of sexual violence is a crime that is hated by all levels of society, because it is something that is considered to damage human dignity. In this case, victims of sexual violence are often found among women and minors. A problem that often comes to the surface in people's lives is the crime of obscene acts with violence. Discussing the crime of sexual immorality is very closely related to abuse because sometimes someone commits a criminal act of sexual abuse by forcing the victim, so that to follow their lust, the perpetrator usually abuses the victim first. This type of research uses normative juridical research, which is research carried out by analyzing written laws from library materials or secondary data, better known as secondary materials and reference materials in the field of law or reference materials in the legal field. So the results of this research are acts of sexual immorality. regulates victim recovery, restitution, and what is unique about this law is that retorative justice does not apply in cases of sexual abuse because it affects the victim's psychology. In the Sexual Violence Crime Law it only focuses on the victim, whereas in Law No. The criminal law on sexual immorality is a maximum of 12 years and a minimum of 9 years, so the Criminal Code only discusses the essence. These two laws are enough to make victims feel protected when handling cases of sexual abuse or Harmony.