Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Abstract

Menelantarkan anak dapat berupa penelantaran fisik, penelantaran pendidikan, penelantaran secara emosi, dan penelantaran medis. Pertanggungjawaban orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif dengan jenis data primer dan data sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian dan simpulan Penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa Tindakan Penelantaran dalam keluarga merupakan bagian dari tindak pidana, karena dalam hal ini penelantaran anak merupakan kejahatan yang merebut hak-hak anak baik dalam segi fisik, sosial, emosional dan lain sebagainya yang seharusnya dilindungi dan diberikan dalam keluarga. Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Penelantaran dalam keluarga diatur di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-undang No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (PA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Pasal 74, Undang-Undang No.23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). 2. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Penelantaran dalam keluarga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum terdapat 2 kebijakan yaitu kebijakan penal dan non penal, berdasarkan putusan No. 2588/Pid.Sus/2020/PN. Medan Pelaku penelantaran dalam rumah tangga di jerat hukuman Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan dan membebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah). Neglecting children can take the form of physical neglect, educational neglect, emotional neglect, and medical neglect. The responsibility of parents who deliberately neglect their children due to compelling circumstances or abandon their responsibilities will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. The research method used in writing this thesis is a type of normative research with primary data and secondary data and uses qualitative analysis. The research results and conclusions of this thesis show that acts of neglect in the family are part of a criminal act, because in this case child neglect is a crime that takes away the child's rights in terms of physical, social, emotional and so on which should be protected and given in family. Legal regulations regarding the crime of neglect in the family are regulated in the Criminal Code (KUHP), Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2003 concerning Child Protection (PA), Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in Article 74, Law No.23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). 2. Law Enforcement against Crimes of Neglect in the family is the process of making efforts to enforce or function real legal norms as guidelines for behavior in social and state life. In law enforcement there are 2 policies, namely penal and non-penal policies, based on decision no. 2588/Pid.Sus/2020/PN. Medan Perpetrators of domestic neglect are subject to punishment under Article 49 letter a of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence, imposing a prison sentence of 9 months and charging court fees in the amount of IDR 5,000 (Five thousand rupiah).