Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Pada Putusan Wanprestasi Atas Utang Tertunggak: Studi Kasus Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam tuntutan pembayaran utang yang tertunggak dan pertimbangan hakim dalam penolakan tuntutan pembayaran uang dwangsom dan kerugian immaterial dan pada putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN. Permasalahan hutang-piutang merupakan masalah yang rumit dikarenakan risiko yang umumnya terjadi adalah wanprestasi dan harus melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diambil dari data berupa library research (penelitian kepustakaan) dengan menganalisis berbagai bahan hukum yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam tuntutan pembayaran utang yang tertunggak pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN adalah telah sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam penolakan tuntutan kerugian immaterial dan pembayaran uang paksa (dwangsom) pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN adalah dikarenakan karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan yang mendesak yang harus dijalankan yang tidak beralasan hukum. Namun, seharusnya tuntutan uang dwangsom dan kerugian immaterial diterapkan atau dipertimbangkan pada putusan ini karena terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan secara sah melakukan wanprestasi. Diharapkan perlunya kesepahaman pikiran melalui undang-undang maupun peraturan hukum yang secara khusus mengatur pelaksanaan uang dwangsom dan kerugian immaterial. This research aims to analyze the application of Article 1320 of the Civil Code in demands for payment of outstanding debts and the judge's considerations in rejecting demands for payment of dwangsom money and immaterial losses and in decision Number 371/PDT.G/2024/PN MDN. The problem of debts and receivables is a complicated problem because the risk that generally occurs is default and must go through a court decision that has legal force. This research uses normative juridical research and methods taken from library research. Based on the research results, the application of Article 1320 of the Civil Code in demands for payment of outstanding debts in Decision Number 371/PDT.G/2024/PN MDN is in accordance with the conditions specified in Article 1320 of the Civil Code because it is based on an agreement between two parties who are competent to act. The judge's consideration in rejecting the claim for immaterial losses and forced payment of money (dwangsom) in Decision Number 371/PDT.G/2024/PN MDN was because the Plaintiff could not prove that there was an urgent reason that had to be carried out which had no legal grounds and had to be rejected. However, claims for dwangsom money and immaterial losses should be applied or considered in this decision because the defendant has committed an unlawful act and legally committed a breach of contract. It is hoped that there will be laws and legal regulations that specifically regulate the implementation of dwangsom (forced money) and immaterial losses