The Role of DPRD Supervision in Increasing the Effectiveness of APBD Use for Regional Development in Deli Serdang Regency

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada pendekatan sistemik yang mencakup sistem pemerintahan pusat, yang disebut pemerintah, serta sistem pemerintahan daerah. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, terdapat konsep sentralisasi dan desentralisasi yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Konsep sentralisasi mencerminkan karakteristik di mana seluruh kewenangan penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada pemerintah pusat, sedangkan konsep desentralisasi menunjukkan karakteristik di mana sebagian kewenangan urusan pemerintahan, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, didelegasikan kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan yang jelas sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang integral dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. DPRD bukan sekadar lembaga perwakilan, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan daerah. Fungsi DPRD mencakup tiga aspek utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. (Kasenda dkk., 2020). The administration of government in Indonesia is based on a systemic approach which includes a central government system, called the government, as well as a regional government system. In the practice of government administration, there are concepts of centralization and decentralization that regulate the relationship between central and regional governments. The concept of centralization reflects the characteristic where all authority for administering government is centered in the central government, while the concept of decentralization shows the characteristic where some authority for government affairs, which was previously the responsibility of the central government, is delegated to regional governments . According to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional People's Representative Council (DPRD) has a clear position as an integral regional people's representative institution in the administration of government at the local level. DPRD is not just a representative institution, but is also an inseparable part of the regional government structure. The function of the DPRD includes three main aspects, namely legislation, budgeting and supervision. (Kasenda et al., 2020).