Implementation of Binjai Mayor Regulation Number 9 of 2022 Concerning the Protection of Women and Children from Violence

Abstract

Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan merupakan kebijakan strategis untuk mengatasi tingginya angka kekerasan terhadap kelompok rentan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian mencakup pejabat pemerintah, petugas lapangan, organisasi non-pemerintah, dan korban kekerasan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah menghasilkan beberapa capaian, seperti terbentuknya layanan terpadu bagi korban kekerasan, meningkatnya kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi, serta kerja sama lintas sektor dalam penanganan kasus. Namun, implementasi kebijakan ini belum berjalan secara optimal karena berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, hambatan budaya patriarki, serta koordinasi antar lembaga yang kurang efektif. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada lambannya proses penanganan kasus dan kurang optimalnya dukungan bagi korban kekerasan.Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran, pelatihan profesional, penguatan mekanisme koordinasi lintas lembaga, serta kampanye publik yang lebih intensif untuk mengubah norma budaya yang mendukung kekerasan. Kesimpulannya, meskipun kebijakan ini telah memberikan dampak positif, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan langkah strategis yang terintegrasi, kebijakan ini berpotensi menjadi instrumen yang lebih kuat dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan di Kota Binjai.

Binjai Mayor Regulation Number 9 of 2022 concerning the Protection of Women and Children from Violence is a strategic policy to overcome the high rate of violence against these vulnerable groups. This research aims to analyze the implementation of policies, the challenges faced, and the necessary improvement measures. The research uses a descriptive qualitative approach with in-depth interviews, observations, and documentation studies. The subjects of the study include government officials, field officers, non-governmental organizations, and victims of violence. The results of the study show that the implementation of the policy has resulted in several achievements, such as the formation of integrated services for victims of violence, increasing public awareness through educational campaigns, and cross-sector cooperation for case handling. However, the implementation of this policy has not run optimally due to various obstacles, such as limited human resources and budgets, low public awareness, patriarchal cultural barriers, and ineffective coordination between institutions. These obstacles have an impact on the slow process of handling cases and the lack of optimal support for victims of violence. Therefore, this study recommends increased budget allocation, professional training, strengthening cross-agency coordination mechanisms, and more intensive public campaigns to change cultural norms that support violence. In conclusion, although these policies have had a positive impact, further efforts are needed to improve their effectiveness. With integrated strategic steps, this policy has the potential to become a stronger instrument in protecting women and children from violence in Binjai City.