Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Anggaran Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K) (Studi Putusan Nomor : 81/Pid.Sus- Tpk/2024/Pn Mdn)

Abstract

Tindakan pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada tujuan pemerataan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap Tindakan Pidana Korupsi berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus- TPK/2024/PN Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangannya, memperkaya diri sendiri, dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana bantuan Pendidikan perlu diperketat guna mencegah terjadinya korupsi serupa dimasa depan.

The criminal act of corruption in managing the budget of the Indonesia Smart College Card Program (KIP-K) represents an abuse of authority that undermines the goal of equitable access to higher education in Indonesia. This study aims to analyze the juridical aspects of corruption based on the case study of Decision Number 81/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. The method used is normative juridical with a case approach. The results indicate that the defendant was legally and convincingly proven to have abused his authority, enriched himself, and caused financial losses to the state as regulated in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. This study concludes that internal and external supervision of educational aid fund management must be tightened to prevent similar corruption acts in the future.