Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan

Abstract

Pelayanan publik dalam administrasi pertanahan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan sertifikat tanah. Namun, di Kabupaten Humbang Hasundutan, layanan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti birokrasi yang kompleks, keterbatasan tenaga administrasi, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta infrastruktur digital yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik dalam pembuatan sertifikat tanah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam proses sertifikasi tanah, termasuk waktu penyelesaian yang lama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta transparansi biaya yang rendah. Untuk meningkatkan efektivitas layanan, diperlukan optimalisasi digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan transparansi melalui pengawasan dan mekanisme pelaporan masyarakat. Dengan implementasi kebijakan yang lebih baik, layanan pembuatan sertifikat tanah di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Public services in land administration have an important role in providing legal certainty to the community, especially in the making of land certificates. However, in Humbang Hasundutan Regency, this service still faces various challenges, such as complex bureaucracy, limited administrative staff, lack of coordination between agencies, and a digital infrastructure that is not optimal. This study aims to analyze the effectiveness of public services in making land certificates using descriptive qualitative methods. Data was collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using thematic analysis methods. The results of the study show that there are still obstacles in the land certification process, including long completion times, a lack of socialization with the community, and low-cost transparency. To increase the effectiveness of services, it is necessary to optimize digitalization, increase the capacity of human resources, and strengthen transparency through supervision and community reporting mechanisms. With better policy implementation, land certificate making services in Humbang Hasundutan Regency can become more efficient, transparent, and accountable, thereby increasing community satisfaction and legal certainty over land ownership.