Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Abstract

Fenomena kohabitasi atau "kumpul kebo" menjadi sorotan dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan. Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kohabitasi sebagai tindak pidana, yang mengindikasikan pergeseran norma sosial ke dalam regulasi hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi dokumen untuk mengkaji substansi hukum kohabitasi dan kemanfaatannya dalam konteks sosial Indonesia. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi memberikan dasar hukum yang jelas, menjaga moralitas masyarakat, serta menyelaraskan penerapan hukum secara nasional. Namun, ketiadaan definisi eksplisit mengenai "hidup bersama sebagai suami istri" membuka ruang interpretasi yang dapat menimbulkan tantangan dalam implementasi hukum. Oleh karena itu, meskipun pengaturan ini berkontribusi terhadap penegakan norma sosial dan hukum, penerapannya perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia secara proporsional.

The phenomenon of cohabitation or "kumpul kebo" has attracted public concern in Indonesia, a society that upholds moral values. Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) criminalizes cohabitation, reflecting a shift from social norms to legal regulation. This study employs a normative juridical approach with document analysis to examine the legal substance of cohabitation and its usefulness in the Indonesian social context. The data sources include statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that the criminalization of cohabitation provides a clear legal basis, safeguards public morality, and harmonizes legal enforcement nationwide. However, the absence of an explicit definition of "living together as husband and wife" creates interpretive ambiguity, which may pose challenges in legal implementation. Therefore, while this legal provision contributes to the enforcement of social and legal norms, its application must be carefully balanced with considerations of justice and human rights.