Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan E-KTP di Kecamatan Medan Baru Kota Medan

Abstract

Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakat, Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan kartu tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang memuat nomor, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat yang jelas beserta RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan, agama, status perkawinan, pekerjaan kewarganegaraan, dan masa berlaku KTP tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas dan hambatan pelayanan pegawai dalam pembuatan KTP Elektronik di Kecamatan Medan Baru Kota Medan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berfokus pada Kecamatan Medan Baru, teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan data, kinerja Aparatur Sipil Negara berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur di Kecamatan Medan Baru dan sudah diterapkan dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, kurangnya blangko dari pemerintah pusat, kurangnya kurangnya informasi yang jelas untuk masyarakat dan alat perekaman KTP Elektronik terbatas, simpulan KTP Elektronik memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri seseorang. Public services are services provided by the government as a state administrator to the community, the Electronic Identity Card is an identity card that must be owned by every Indonesian citizen which contains a clear number, name, place/date of birth, gender, clear address along with RT/RW, village/village, subdistrict, religion, marital status, occupation, citizenship, and the validity period of the ID card, The purpose of this study is to determine the quality and obstacles of employee service in making Electronic KTP in Medan Baru District, Medan City, by using qualitative research methods, this research focuses on Medan Baru District, the techniques used in this study are interviews, observations, and documentation in data collection, the performance of the State Civil Apparatus is guided by the Standard Operating Procedures in Medan Baru District and has been applied from In 2017 until now, there is a lack of blanks from the central government, a lack of clear information for the public and limited electronic ID card recording tools, the conclusion of the Electronic ID card contains security codes and electronic recordings as a means of verifying and validating a person's identity data.