Peran Lembaga Anti Korupsi Indonesia dalam Mendukung Program Pemerintah Memberantas Korupsi di Kabupaten Karo

Abstract

Korupsi menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Karo. LAKRI berperan dalam pengawasan, advokasi hukum, dan edukasi antikorupsi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LAKRI dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Karo, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan advokasi antikorupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi LAKRI meliputi keterbatasan sumber daya, tekanan politik dan intimidasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi yang mencakup penguatan sumber daya, perlindungan hukum bagi aktivis, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi kerja sama dengan penegak hukum. Dengan dukungan yang lebih luas, LAKRI diharapkan dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan transparan. Corruption is a serious challenge in governance in Indonesia, including in Karo Regency. LAKRI plays a role in supervision, legal advocacy, and anti-corruption education to increase transparency and accountability in the regions. This study aims to analyze the role of LAKRI in eradicating corruption in Karo Regency, identify the challenges faced, and explore strategies that can be carried out to improve the effectiveness of anti-corruption supervision and advocacy. The research method used is qualitative with a descriptive approach, where data is obtained through indepth interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the main obstacles faced by LAKRI include limited resources, political pressure and intimidation, low community participation, and lack of coordination with law enforcement officials. To overcome these obstacles, a strategy is needed that includes strengthening resources, legal protection for activists, increasing community participation, and optimizing cooperation with law enforcement. With wider support, LAKRI is expected to carry out its role more effectively in creating a clean and transparent local government.