Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan

Abstract

Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana Pengaturan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 04/Pid.Sus- PRK/2020/PN.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum dan Pertimbangan Hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Hukum diatur dalam Pasal 27, 28, dan 93 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Barang-barang Bukti, Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. The problem in this study focuses on how the Legal Arrangements and Judges' Considerations in Criminal Sanctions Against Criminal Actors Who Operate Fishing Vessels Without a Fishing License in the Medan District Court Decision Number: 04/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn. This study aims to determine the Legal Arrangements and Judges' Considerations. The research method used in this study is normative juridical. the results of this study indicate that the Legal Arrangements are regulated in Articles 27, 28, and 93 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The Judge's Considerations consist of legal considerations including, the Public Prosecutor's Indictment, Witness Statements, Expert Statements, Defendant's Statements, Evidence, Article 93 paragraph (1) Jo Article 27 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. And the aggravating and mitigating factors for the Defendant.