Analisis Putusan Hakim Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Narkotika merupakan musuh nyata yang hams dihilangkan dari negeri tercinta Indonesia. Perlu penanganan yang Iebih serius dari semua pihak dalam upaya pemberantasan narkotika ini. Mengingat Indonesia saat ini bukan hanya menjadi negara transit peredaran narkotika tetapi sudah menjadi produsen dari narkotika tersebut. Karena peredaran gelap narkotika dapat merusak generasi penems bangsa. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika yang melibatkan warga negara asing. Untuk mengkaji penerapan sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan. Untuk mengkaji pertimbangan hakim terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 545/Pid.B/1994/PN.Mdn. Pengaturan hukum tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 146 yaitu Terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dan telah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan setelah Warga Negara Asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian pula, Warga Negara Asing yang pemah melakukan tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia. Penerapan sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan. Terkait penerapaq sanksi hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Majelis Hakim hams lebih berhati-hati dalam menangani perkara narkotika yang melibatkan warga negara asing. Hal tersebut dikarenakan kejahatan tersebut tergolong kejahatan intemasional sehingga penjatuhan hukuman haruslah tepat. Adapun hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah mengenai bahasa. Seperti warga negara Thailand atau Vietnam, Majelis Hakim· harus menghadirkan ahli dari duta besar sebagai penterjemah. Upaya yang dilakukan adalah Majelis Hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan penterjemah. Permasalahan tersebut dapat mengakibatkan waktu yang lama dalam proses persidangan. Narcotics are a real threat that must be eradicated from Indonesia. More serious efforts from all parties are required to combat narcotics, especially since Indonesia is no longer merely a transit country but has also become a producer. The illicit circulation of narcotics can damage the nation’s young generation. The type of research used in this thesis is normative legal research. This study aims to examine the legal regulations concerning narcotics crimes involving foreign nationals; to analyze the application of sanctions against foreign nationals who commit narcotics abuse crimes in the Medan District Court; and to review the judges’ considerations in Decision No. 545/Pid.B/1994/PN.Mdn regarding foreign nationals committing narcotics abuse. The legal regulation of narcotics crimes is stipulated in Law No. 35 of 2009 on Narcotics, particularly Article 146, which states that foreign nationals committing narcotics crimes and/or narcotics precursor crimes, after serving their sentences, shall be expelled from the territory of the Republic of Indonesia and subsequently prohibited from re-entering. Likewise, foreign nationals who have previously committed narcotics crimes or narcotics precursor crimes abroad are prohibited from entering Indonesia. In practice, the application of sanctions against foreign nationals committing narcotics abuse crimes at the Medan District Court requires judges to exercise caution, as these offenses are categorized as international crimes, and sentencing must therefore be precise. One obstacle in imposing sanctions on foreign nationals is the language barrier. For instance, in cases involving Thai or Vietnamese nationals, the judges must summon an embassy representative as a translator. The court typically requests that the public prosecutor provide such a translator. However, this issue often results in delays in the trial process.