Analisis Kepuasan Pelayanan Publik Dalam Proses Perizinan Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Abstract

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, tetapi juga bagaimana agar pelayanan dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan status dari masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adii dan demokratis. Berkaca dari pengalaman masa Ialu dimana perilaku aparatur pemerintah/ birokrasi yang lebih suka dilayani ketimbang melayani, hal yang demikian salah satu tantangan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah selayaknya melaksanakan pelayanan publik yang baik. Penelitian ini adalah deskriptif yang berusaha menggambarkan persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan yang diberikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan sampel 40 orang menggunakan teknik sampel bertujuan. Teknik pengukuran unsure yang diteliti mengacu pada model penilitian indeks kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat masih kurang baik. Hal ini dilihat dari basil total indeks yang didapat berada ada nilai 2;14, Dengan demikian sebenarnya masyarakat masih menginginkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk meningkatkan performa kinerjanya. Nilai tinggi untuk unsure indeks yang di uj i ada pada unsure keamanan dalam pelayanan sedangkan unsur terendah penilaiannya adalah unsure tanggung jawab kepada penerima layanan masyarakat. The challenges faced in public service are not only about creating efficient services but also about ensuring that services are delivered without discrimination based on the social status of the citizens being served—in other words, how to establish fair and democratic services. Reflecting on past experiences, where government officials and bureaucrats tended to prefer being served rather than serving, this remains one of the challenges for the government, particularly local governments. As one of the institutions responsible for providing services, the Integrated Licensing and Investment Service Agency (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal/BPPTPM) of South Labuhanbatu Regency is expected to deliver quality public services. This study is descriptive in nature and aims to describe public perceptions regarding the quality of services provided by BPPTPM South Labuhanbatu Regency. The research involved a purposive sample of 40 respondents. The measurement technique was based on the Community Satisfaction Index model issued by the government. In general, the findings show that the level of public satisfaction remains relatively low. This is evident from the overall index score of 2.14, indicating that the public still expects BPPTPM South Labuhanbatu Regency to improve its performance. The highest score among the evaluated indicators was in the aspect of service security, while the lowest score was in the aspect of responsibility toward service recipients.