Analisis Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Abstract

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian prosedur, waktu dan biaya kepada masyarakat, sehingga tercipta kepuasan bagi masyarakat. Masalah perielitian ini adalah: "Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pemikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan". Penelitian tesis dilakukan secara kepustakaan dan penelitian pada Kantor. Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Dari hasil penelitian tersebut diketahui kinerja pelayanan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai belum memuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut : Prosedur pelayanan masih melihat siapa yang dilayani, tahapan-tahapan pelayanan dan rincian biaya kurang diinformasikan, penyelesaian pelayanan oleh Pembantu PPN masih lamban dan biaya pelayanan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, mutu layanan belum menunjukkan hasil yang optimal, jika yang dilayani memiliki akses akan mendapatkan prioritas, pelaksanaan pemikahan Pembantu PPN kurang profesional , tertib pengelolaan administrasi/manajemen pelayanan belum optimal, pencatatan biayalkwitansi tidak dibuat, dan Pemanfaatan sarana/fasilitas belum maksimal seperti penggunaan papan pengumuman kehendak nikah dan telepon kantor tidak aktif serta e-mail belum ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut : Pegawai KUA Kecamatan sangat minim dan rendahnya sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pelayanan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan kurang maksimal, sarana dan fasilitas yang ada cukup memadai, namun pemanfaatannya belum optimal dan perlu diupayakan pemanfaatan papan pengumuman dan telepon serta e-mail, tradisi dan kontradiksi dan rendahnya kesadaran hukum mengenai pencatatan nikah dan honorarium dan biaya transportasi PPN/Pembantu PPN tidak jelas sehingga biaya pelayanan nikah tidak pasti. To meet the needs of society in marriage services, the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) at the subdistrict level, in implementing Law No. 1 of 1974, refers to the provisions established by the government through the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia No. 11 of 2007 concerning Marriage Registration. This regulation is intended to provide certainty regarding procedures, timelines, and costs for the public, thereby fostering public satisfaction. The research problem in this study is: “How is the implementation of public service in marriage administration conducted at the Office of Religious Affairs, Medan Denai Subdistrict, Medan City?” This thesis research was carried out through literature study and field research at the KUA of Medan Denai Subdistrict, Medan City. The findings indicate that the performance of marriage services at the KUA Medan Denai Subdistrict has not yet met expectations. This can be seen from several indicators: service procedures still depend on who is being served; stages of service and cost details are not clearly communicated; service completion by the Assistant Marriage Registrar (PPN) remains slow; service costs are inconsistent with applicable regulations; service quality has not yet shown optimal results; priority tends to be given to those with access or connections; the professionalism of Assistant Marriage Registrars is lacking; administrative and managerial orderliness in service delivery is not yet optimal; receipts for service fees are not issued; and available facilities are not utilized effectively—for instance, the marriage announcement board is not properly used, the office telephone is inactive, and no official email is available. Several factors influence marriage services at the KUA of Medan Denai Subdistrict: (1) the number of KUA staff is very limited, and the quality of human resources remains low, which undermines service delivery; (2) facilities are relatively adequate but not optimally utilized, requiring better use of the announcement board, telephone, and email; (3) traditions, contradictions, and low public legal awareness regarding marriage registration remain obstacles; and (4) the lack of clarity regarding honoraria and transportation fees for Marriage Registrars/Assistant Registrars creates uncertainty in service costs.