Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus pada Bidang Sosial Budaya & Somber Daya Manusia)

Abstract

Sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiscal dimana dalam perkembangannya, kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan angin segar bagi pengembangan otonomi Pemerintah Daerah, dalam pengertian bahwa daerah diberi kewenangan yang utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah. In line with the issuance of Law No. 22 of 1999 and Law No. 25 of 1999, which regulate regional autonomy and fiscal decentralization, these policies were subsequently updated with the issuance of Law No. 32 of 2004 and Law No. 33 of 2004, which regulate Regional Government and Fiscal Balance between the Central and Regional Governments. This has provided a breath of fresh air for the development of Regional Government autonomy, meaning that regions are given complete authority to plan, implement, supervise, control, and evaluate policies issued by the region.