Peranan Polri dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan Pendekatan Karakter Guna Menekan Korban Laka Lantas (Studi Kasus: Dit Lantas Polda Sumatera Utara)

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai komponen aparatur penegak hukum dan mata rantai dalam sistem peradilan pidana, tentu dituntut untuk menyesuaikan paradigmanya dengan lingkungan strategis yang dihadapinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, jumlah korban kecelakaan lalu lintas masih tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penulis tertarik untuk menulis tesis berjudul "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan Pendekatan Berbasis Karakter untuk Mengurangi Korban Kecelakaan Lalu Lintas." Tulisan ini mengkaji permasalahan, yaitu sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kondisi pelaksanaan sosialisasi saat ini, dan faktor-faktor yang memengaruhi, baik internal maupun eksternal, meliputi sumber daya manusia, sistem dan metode, sarana dan prasarana, serta anggaran. The Indonesian National Police (Polri), as a component of the law enforcement apparatus and a link in the criminal justice system, is naturally required to adapt its paradigm to the evolving strategic environment it faces. Based on data obtained from the North Sumatra Regional Police Traffic Directorate, the number of traffic accident victims remains high and tends to increase year after year. The author is interested in writing this thesis, entitled "The Role of the Indonesian National Police in Socializing Law No. 22 of 2009 Using a Character-Based Approach to Reduce Traffic Accident Victims." This paper explores a problem, namely the socialization of Law No. 22 of 2009, the current state of socialization implementation, and influencing factors, both internally and externally, including human resources, systems and methods, facilities and infrastructure, and budget.