Penegakan Hukum Pidana terhadap Residivis yang Menerima Hak Asimilasi pada MAsa Pandemi Covid 19 (Studi Riset diLembaga Pemasyarakatan Kelas I A Medan)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kejahatan yang dilakukan secara berulang (residivis) pasca di berikannya asimilasi di masa pandemi.Pada dasaranya pelaku kejahatan ini sangat enggan untuk melakukan kejahatannya kembali setelah dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan kebijakan yang dilakukan Menteri Hukum dan Ham berupa Asimilasi.Kejahatan kembali yang dilakukan oleh residivis bermula ketika dirinya di bebaskan dan dari Lapas dan tidak memiliki cukup uang dan juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal inilah yang menjadi penyebab residivis melakukan tindak pidana kembali atau berulang-ulang, salah satunya di sebabkan oleh faktor ekonomi dan minimnya lapangan kerja di masa pancemi covid 19.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Residivis yang Menerima Hak Asimilasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diambil dari data berupa Library Research (Penelitian Kepustakaan) dengan membaca buku dan bahan yang terkait, dan Field Research (Penelitian Lapangan) dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini, Penegakan Hukum Pidana terhadap Residivis yang Menerima Hak Asimilasi di Lapas Kelas I Medan akan dilakukan tindakan tegas berupa : mengembalikan narapidana ke dalam lapas, penjatuhan hukuman disiplin, pencabutan asimilasi, dan pemrosesan tindak pidana baru. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak kejahatan yang di lakukan secara berulang ( residivis ) yang menerima asimilasi di Lapas Kelas I Medan, pada dasarnya tidak terdapat kendala terkait penegakan hukum pidana terhadap residivis tersebut. Pihak Lapas sendiri akan memberikan hukuman tambahan berupa sanksi disiplin terhadap residivis berupa pencatatan pada register F, Penundaan Remisi dan Pencabutan Asimilasi. This research was motivated by repeated crimes (recidivism) after assimilation was given during the pandemic. Basically, the perpetrators of this crime are very reluctant to commit their crimes again after being released by the Penitentiary with the policy carried out by the Minister of Law and Human Rights in the form of assimilation. The crime again committed by the recidivist began when he was released from prison and did not have enough money and also did not have a steady job to meet the needs of his family. This is what causes recidivists to commit criminal acts again or again, one of which is caused by economic factors and the lack of employment during the COVID-19 pandemic. This study aims to find out how to enforce criminal law against recidivists who receive assimilation rights. This study uses normative juridical research methods taken from data in the form of Library Research by reading books and related materials, and Field Research by interviewing. Based on the results of this study, criminal law enforcement against recidivists who receive the right of assimilation at the Class I prison in Medan will take decisive action in the form of: returning prisoners to prison, imposing disciplinary sentences, revocation of assimilation, and processing new criminal acts. The obstacles faced in enforcing criminal law against perpetrators of repeated crimes (recidivists) who receive assimilation in Class I prisons in Medan, basically there are no obstacles related to criminal law enforcement against these recidivists. The prison itself will provide additional penalties in the form of disciplinary sanctions against recidivists in the form of recording on register F, Postponing Remission and Revocation of Assimilation.