Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kasus Tindak Pidana Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Abstract

Pengaturan hukum Tentang Kewenangan Penyidikan oleh PPNS terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan menurut UU No.16 Tahun 2009 tentang KUP bersumber dari ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 1 angka 32, Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 UU No 16 Tahun 2009, Pasal 3 ayat 1 huruf b UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Nota Kesepahaman (MoU) No. Kep-81/PJ/2010, No. Pol B/7/11/2010 tentang penegakan hukum di bidang tindak pidana perpajakan, dan Pasal 7 ayat 2 KUHAP. The legal provisions regarding the investigative authority of Civil Servants (PPNS) against taxpayers who commit tax crimes, according to Law No. 16 of 2009 concerning the General Provisions and Tax Procedures (KUP), are derived from the legal provisions contained in Article 1 number 32, Article 44 paragraphs 1 and 2 of Law No. 16 of 2009, Article 3 paragraph 1 letter b of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, which states that the police function is carried out by the Indonesian National Police, assisted by Civil Servant Investigators, Memorandum of Understanding (MoU) No. Kep-81/PJ/2010, No. Pol B/7/11/2010 concerning law enforcement in the field of tax crimes, and Article 7 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code.