Peran Balai Penegakan Hukum dalam Mengawasi Pelaksanaan Izin Lingkungan

Abstract

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengatur hubungan (interface) antara izin lingkungan dengan proses pengawasan dan penegakan hukum. UU No. 32 Tahun 2009 memberikan mandat kepada aparat penegak hukum yaitu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendayagunakan instrumen penegakan hukum lingkungan, baik melalui penerapan sanksi administratif, penegakan hukum perdata (penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar dan melalui pengadilan) dan penegakan hukum pidana. Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana pengaturan hukum mengenai kedudukan Balai Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagaimana bentuk-bentuk peran Balai Penegak Hukum dalam mengawasi perusakan dan pencemaran lingkungan hidup?. Bagaimana kendala yang dihadapi Balai Gakkum dalam melaksanakan penegakan hukum terkait ijin lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Law No. 32 of 2009 in conjunction with Government Regulation No. 27 of 2012 regulates the interface between environmental permits and the supervision and law enforcement process. Law No. 32 of 2009 mandates law enforcement officials, namely government agencies responsible for environmental protection and management, to utilize environmental law enforcement instruments, including the application of administrative sanctions, civil law enforcement (environmental dispute resolution outside and through the courts), and criminal law enforcement. This study examines the legal regulations regarding the position of the Law Enforcement Agency of the Ministry of Environment and Forestry. What are the roles of the Law Enforcement Agency in monitoring environmental destruction and pollution? What are the obstacles faced by the Law Enforcement Agency in enforcing environmental permits? This research is a normative juridical study. The data used are sourced from secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.