Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Atas Objek Tanah Pantai Anjing Belawan (Analisis Putusan Nomor : 227 PKI/PDT/2015)

Abstract

Untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan, hakim harus menyelesaikan perkara tersebut. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada seseorang untuk menggugat putusan hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang dibahas: 1) Apa saja ketentuan mengenai peninjauan kembali? 2) Apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas tanah Pantai Anjing Belawan dalam Putusan Nomor 227 PKJPDT/2015? 3) Apa saja kendala yang dihadapi hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas tanah Pantai Anjing Belawan dalam Putusan Nomor 227 PKJ/PDT/2015, dan apa saja solusinya? To achieve legal certainty, justice, and benefit in every decision, a judge must resolve the case. A judicial review is an extraordinary legal remedy granted to an individual to challenge a judge's decision. Based on this background, this research has resulted in three (3) issues being discussed: 1) What are the regulations regarding judicial review? 2) What are the judge's considerations in granting PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)'s judicial review request for the Pantai Anjing Belawan land in Decision Number 227 PKJPDT/2015? 3) What obstacles did the judge face in granting PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)'s judicial review request for the Pantai Anjing Belawan land in Decision Number 227 PKJ/PDT/2015, and what are the solutions?