Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual Beli yang Dilakukan oleh Konsumen (Studi Putusan No.727/PDT.SUS.BPSK/2023/PN.Medan)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen merupakan aspek krusial dalam hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha serta pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Medan. Perlindungan hukum di sini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak menjadi korban dari klaim yang tidak adil sambil memastikan bahwa hak konsumen tetap dihormati. Kasus penggelapan dana oleh karyawan biasanya berkisar pada penyalahgunaan kepercayaan dan kelemahan pengendalian internal di perusahaan. Karyawan yang memiliki akses ke dana perusahaan mungkin memanfaatkan posisi mereka untuk mengambil uang secara ilegal. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli? dan (2) Apa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terkait transaksi yang dilakukan oleh konsumen?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif, yang mengandalkan data sekunder dari literatur hukum dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum oleh pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli pada putusan 727/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN.Medan membuktikan bahwa transaksi yang diklaim oleh konsumen tidak pernah terjadi. Dalam hal ini konsumen sebagai tergugat tidak dapat membuktikan klaim mereka sehingga putusan berpihak pada pelaku usaha. Selain itu Pertimbangan hakim dalam putusan 727/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN.Medan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen menyatakan bahwa hakim mengabulkan permohonan keberatan pemohon tersebut, maka pengaduan konsumen Jenny Kinantan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri dengan amar putusan. Legal protection for business actors for unlawful acts in sales transactions carried out by consumers is a crucial aspect of civil law in Indonesia. This study aims to analyze the legal protection provided to business actors and the judge's considerations in decision Number 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Medan. Legal protection here aims to ensure that business actors do not become victims of unfairclaims while ensuring that consumer rights are respected. Cases of embezzlement by employees usually revolve around abuse of trust and weaknesses in internal control in the company. Employees who have access to company funds may take advantage of their position to take money illegally. The formulation of the problems raised in this study include: (1) How is the legal protection provided to business actors for unlawful acts in sales transactions? and (2) What are the judge's considerations in the decision regarding transactions carried out by consumers? The research method used is a qualitative approach with normative legal analysis, which relies on secondary data from legal literature and official documents. The results of the study show that legal protection by business actors for unlawful acts in sales transactions in decision 727/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN.Medan proves that the transaction claimed by the consumer never occurred. In this case, the consumer as the plaintiff cannot prove their claim so that the decision is in favor of the business actor. In addition, the judge's consideration in decision 727/Pdt.Sus.BPSK/2023/PN.Medan in the sales transaction carried out by the consumer stated that the judge granted the applicant's objection, so the complaint of consumer Jenny Kinantan to the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) was declared unacceptable and then the Panel of Judges will try it themselves with the verdict.