Penerapan Sanksi Pidana Narkotika terhadap Anak dibawah Umur ( Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2023/PN PMS)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pematangsiantar. Anak yang dimaksud dalam perkara ini berperan sebagai kurir narkotika golongan I, yaitu turut serta menjual narkotika tanpa hak. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan narkotika serta bagaimana penerapan sanksi pidana yang relevan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji baik aspek normatif dari peraturan perundang-undangan maupun realitas empiris di lapangan melalui studi terhadap putusan pengadilan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan faktor usia anak, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, serta prinsip perlindungan anak yang menekankan pembinaan dan rehabilitasi dibanding pemidanaan yang bersifat represif. Anak pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Putusan tersebut menggambarkan keseimbangan antara upaya penegakan hukum dan penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam menghadapi anak yang terlibat tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum seharusnya mengedepankan pendekatan pemulihan, rehabilitasi, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar anak tidak mengalami stigma sosial yang dapat menghambat masa depannya sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. This research focuses on the application of criminal sanctions against minors involved in narcotics-related offenses, specifically in the context of Case Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pematangsiantar. The minor in this case acted as a courier for Class I narcotics, participating in the illegal sale of narcotics. The main issues examined in this study are the judge’s considerations in deciding the case involving a child as a narcotics offender and how criminal sanctions are applied in accordance with prevailing laws and regulations, particularly Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This research uses normative and empirical juridical methods with a qualitative approach, combining analysis of legal norms with field data through court decision reviews and relevant literature. The findings reveal that in issuing the verdict, the judge took into account various factors including the child’s age, psychological condition, family background, and the principle of child protection which emphasizes guidance and rehabilitation over repressive punishment. The child was sentenced to 1 year and 6 months in prison along with 3 months of work training at a Special Child Development Institution (LPKA). This decision reflects a balance between law enforcement and the implementation of restorative justice. The study highlights that in dealing with minors involved in narcotics crimes, law enforcement officials should prioritize recovery, rehabilitation, and the active involvement of family and community. This approach aims to prevent the child from being burdened with social stigma that may hinder their future as part of the nation’s next generation.