Evaluasi Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Desa Wisata di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo

Abstract

Desa wisata merupakan pengembangan wilayah pedesaan yang menjadikan sebuah desa menjadi tujuan wisata yang memamfaatkan potensi yang dimiliki. Potensi ini bisa berupa keindahan alam, budaya, tradisi, dan produk-produk lokal yang khas. Tujuan dari desa wisata itu sendiri adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat agar mereka bisa terlibat secara langsung dalam kegiatan pariwisata dan mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, maupun budaya. Semenjak peraturan tersebut dibuat pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teori evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model evaluasi William N. Dunn, yang mencakup enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Karo tersebut belum optimal, disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap potensi pariwisata desa dan rendahnya fasilitas pendukung yang tersedia. Meskipun demikian, masyarakat Desa Dokan menunjukkan inisiatif tinggi dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya lokal melalui kegiatan seperti festival budaya, pengenalan rumah adat Siwaluh Jabu, dan pelestarian seni tradisional. Faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sosialisasi kebijakan, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan Desa Dokan yang lebih berkembang dalam sektor pariwisata. A tourism village is a development of a rural area that transforms a village into a tourist destination that utilizes its potential. This potential can include natural beauty, culture, traditions, and unique local products. The purpose of a tourism village itself is to empower local communities so they can be directly involved in tourism activities and obtain economic, social, and cultural benefits. Since the regulation was created, its implementation has not been running well, so the researcher was interested in conducting research through a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and triangulation. The evaluation theory used in this study refers to William N. Dunn's evaluation model, which includes six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results of the study indicate that the implementation of the Karo Regent Regulation has not been optimal, due to the lack of local government attention to the village's tourism potential and the limited availability of supporting facilities. Nevertheless, the people of Dokan Village have shown high initiative in maintaining and developing local cultural heritage through activities such as cultural festivals, the introduction of the Siwaluh Jabu traditional house, and the preservation of traditional arts. The main inhibiting factors in the implementation of this policy include budget constraints, minimal policy dissemination, and a lack of coordination between stakeholders. This study concludes that community empowerment and strengthening the government's role are essential to realizing a more developed Dokan Village in the tourism sector.