Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanjung Mulya Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dalam pembiayaan simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) di desa Tanjung Mulya, kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Adapun rumusan masalah yaitu Pertama , Bagaimana aturan tentang pelaksanaan simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes ) Kedua, Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes ), Ketiga, Bagaimana penyelesaian wanperestasi dalam pelaksaanan perjanjian pembiayaan simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ). Tujuan utamanya adalah mengiden tifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang muncul dalam perjanjian simpan pinjam Bumdes. Namun, dalam pelaksanaannya di perlukan landasan hukum yang kuat agar kegiatan ini berjalan secara tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undang . Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data yang dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dangan pihak yang terkait, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa wanprestasi dalam pembiayaan BUMDes umum nya terjadi dalam bentuk keterlambatan pembayaran ansuran, ketidak mampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran, dan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Faktor – faktor penyebab wanprestasi meliputi kondisi ekonomi peminjaman yang tidak stabil serta kurangnya pemahaman hukum di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Proses penyelesaian wanprestasi didominasi didominasi oleh pendekatan musyawarah,mengedepankan solusi non- litigasi. Penelitin ini juga mempertimbangkan kerangka hukum dan regulasi yang relavan, termasuk undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan undang- undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata kelola pendanaan barang dan jasa. Selain itu, peraturan Dearah Kabupaten Batubara mengenai BUMDes dan prinsip – prinsip hukum perjanjian terkait wanprestasi yang mengutamakan peneyelesaian secara musyawarah mufakat juga menjadi acuan, selaras dengan sifat ke ke keluargaan dalam perjanjian BUMDes. The study aims to analyzy defaults in saving and loan financing at village- owned enterprises ( Bumdes ) in Tanjung Mulya village, Air Putih District, Batubara Regency. The formulation is as follows, first, what are the regulation regarding the implementation of savings and loans in village-owned enterprises ( Bumdes ), second, how is the implementation of the loan agreement in village owned enterprises ( Bumdes ),third, how is the resolution of default in the implementation of the loan agreement in village owned enterprises (Bumdes ).The main objective is to identify the forms of defaults that appear in Bumdes savings and loan agreements. However,its implementation requires a strong legal foundation to ensure orderly, and law-abiding practices as well as to explore the settlement efforts applied to debtors who default. Using emprical legal research method, data were collected through direct observation, in-depth interviews with related parties, and documentation studies. The results of the study indicate tat defaults in Bumdes financing gennerally occur in the form of late istallment payments obligations, and violations of the privision agressd upon in the agreement. Factors causing defaults include the unstable economic conditions of the borrower and the lacj of legal understanding among the parties involed in the agreement. The defaukt resolution process is dominated by a deliberatio approach, prioritizing non-litigation solutions. This study also considers the relevant legal and regulatory framework, including law Number 6 of 2014 concering villages, Goverment Regulation Number 11 of 2021 concerning Governace of Goods and services funding. In addition, the Batubara Regency Regulation concering BUMDes and the legal principles of agreements related to defaults that prioritize resolution by dilibetation and consensus are also uses as references, ini line with the famillial nature of agreements in BUMDes.