Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penebangan Hutan Secara Illegal (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku penebangan hutan secara Ilegal pada putusan pengadilan Negeri Tarutung No 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt. Berdasarkan putusan No 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penebangan hutan secara illegal tidak mencerminkan rasa keadilan apabila dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data penelitian ini diperoleh dari Undang – Undang, Putusan Pengadilan serta hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tarutung.Tempat penelitian yaitu Pengadilan Negeri Tarutung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Illegal Loging di hukum berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 2023 pasal 12 junto 82 Tentang Cipta Kerja Bahwa hakim yang mengadili di pengadilan negeri Tarutung tidak dapat memutus lebih melebihi putusan diluar tuntutan jaksa penuntut umum. Faktor yang menjadi penyebab perbuatan illegal Logging adalah faktor sosial dan ekonomi, faktor akses terhadap hutan, faktor keterbatasan dan kurangnya personil dalam keamanan dan pengawasan hutan, serta faktor hukuman yang diberikan terhadap pelaku. Seharusnya memberikan hukuman kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang ganti rugi dan upaya yang dilakukan untuk pemulihan lingkungan hidup yang dirusaknya. This research aims to find out the application of criminal sanctions for perpetrators of illegal forest logging in the decision of the District Court of Tarutung No 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt. Based on decision No 11/Pid.B/LH/2024/Pn Trt, the application of criminal sanctions for perpetrators of illegal forest logging did not reflect a sense of justice when compared to the impacts that arose. The type of research that was used was normative juridical with data sources of this research obtained from Laws, Court Decisions, and the results of interviews with judges of the District Court of Tarutung. The place of research was the District Court of Tarutung. The results of this research showed that the application of criminal sanctions against perpetrators of illegal logging was judged based on Law No 6 of 2023 article 12 junto 82 concerning Job Creation, that the judge who adjudicated at the District Court of Tarutung could not decide beyond the demand of the public prosecutor. The factors that caused illegal logging were social and economic factors, access factors to the forest, limitation factors and lack of personnel in forest security and supervision, as well as factors of punishment given to the perpetrators. It should give punishment to the defendant to pay a sum of compensation and efforts that are carried out for the recovery of the environment that was damaged.